JAKARTA, WNN.CO.ID – Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Siber Pungli Indonesia (Dirhubag – MSPI), Thomson Gultom berencana akan melaporkan Penyidik Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.
Langkah ini diambil karena Thomson menilai penyidik tidak professional dalam menangani pelimpahan berkas perkara tersangka Budi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. ‘’Sudah tiga kali berkas bolak-balik dari kejaksaan ke penyidik, itu baru terkait kelengkapan administrasi. Kalau kelengkapan administrasi saja belum dapat dilengkapi penyidik, ini menjadi pertanyaan besar. Di mana keprofesionalan Polda Metro Jaya? Bagaimana dengan PRESISI Polri?,’’ tanya Thomson, Rabu (17/7/2024).
Thomson mengatakan, proses pelimpahan berkas perkara tersangka Budi yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/5247/IX/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 29 September 2018, dengan pelapor Suhari masih terkatung-katung.
Thomson menyebut laporan tersebut terhenti selama lima tahun dan MSPI menyurati penyidik baru dengan Nomor: SP.Sidik/5271/IX/2023/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2023.
Sementara Suhari, pelapor dalam kasus ini, juga menyampaikan bahwa berkas perkara tersangka Budi yang dikembalikan pihak kejaksaan sudah diterima penyidik (Ricky Lesmana).
Suhari menjelaskan, berkas sudah sesuai petunjuk kejaksaan, namun ketika dirinya mempertanyakan kapan akan dikirimkan lagi berkasnya ke Kejati DKI Jakarta, belum ada jawaban pasti. ‘’Pak Ricky tidak bisa menjawab. Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah ini merupakan rekayasa supaya berkas perkara bolak-balik?,’’ jelas Suhari dengan nada kecewa.
Suhari menduga adanya permainan dalam penanganan laporannya, sehingga sampai saat ini belum juga dapat dilimpahkan. Dia menilai Polda Metro Jaya lamban menangani kasus dengan tersangka Budi tersebut. ‘’Selama enam tahun tak kelar-kelar. Sementara saya dilaporkan tersangka Budi Undang-Undang Pornografi dalam tempo dua minggu saya langsung ditahan selama enam hari lalu dilepaskan lagi karena tidak terbukti oleh Subdit III Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,’’ ungkap Suhari.
‘’Saya dilaporkan pornografi oleh tersangka Budi, saya juga dilaporkan penganiayaan. Saya tantang penyidik supaya ditindaklanjuti kalau memang cukup bukti. Faktanya sekarang tidak ada yang dilanjutkan,’’ sambung Suhari.
Suhari berharap penyidik berlaku adil atas kasus yang menimpanya. Atas dasar dua laporan itulah ia membuat laporan balik atas tuduhan dan dipenjarakan selama enam hari tanpa adanya bukti yang sah. ‘’Saya harus mendekam di lorong yang gelap dan dingin itu dan jauh dari keluarga yang saya cintai. Apakah dia (tersangka Budi) tidak layak menerima setimpal dengan perbuatannya?,’’ ucap Suhari geram.
Sebelumnya, penyidik mengakui telah menerima pengembalian berkas tersebut. ‘’Iya benar, pengembalian berkas perkara tersangka Budi sudah kami terima. Kita akan melengkapi sesuai petunjuk kejaksaan,’’ kata Brigadir Ricky Lesmana, pada Senin (15/7/2024).
Untuk diketahui, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/22611/IX/RES.1.11/2023/Ditreskrimum, 27/9/2023, ada langkah yang telah diambil penyidik, yaitu membuat administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, menggelar perkara peningkatan status tersangka, membuat pemberkasan, mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, serta rencana tindak lanjut berupa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik IPDA Kadinah, dan Brigadir Ricky Lesmana.
Berdasarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor: B/14721/IX/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 10 September 2023, yang diterima di Kejati DKI Jakarta pada 22 September 2023, Kajati DKI Jakarta menunjuk dua jaksa peneliti.
Namun, berkas perkara dikembalikan oleh bagian administrasi Kejati DKI Jakarta karena kelengkapan berkas administrasi belum cukup. Sesuai SOP kejaksaan, penerimaan berkas perkara belum sampai ke jaksa peneliti jika berkas administrasi belum lengkap.
Pengembalian berkas perkara tersangka Budi dari Kejati DKI Jakarta telah terjadi tiga kali sejak SPDP Nomor: B/14721/IX/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 10 September 2023, yang diterima di Kejati DKI Jakarta pada 22 September 2023. Dan pengembalian terakhir dilakukan pada 4 Juli 2024.(wnn08)
